SEMARANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah (Jateng) mengikuti kegiatan koordinasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Wilayah Kerja I secara daring, Selasa (17/06).
Wilayah Kerja I sendiri meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Pelaksana Harian I KDMP/KKMP Wilayah Kerja I yang diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti.
Dalam pengantarnya, Idha menekankan pentingnya percepatan dan sinergi antar instansi dalam pembentukan struktur KDMP/KKMP sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan pertanian terpadu.
Memasuki inti rapat, Kakanwil Kemenkum Jateng yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menyampaikan perkembangan pengesahan KDMP/KKMP di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kadiv Yankum menjelaskan bahwa berdasarkan data saat ini, progres pengesahan KDMP/KKMP di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 68%. Ia juga memaparkan sejumlah kendala lapangan yang terjadi di lapangan.
“Meskipun progresnya sudah cukup signifikan, kami masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kami akan terus meningkatkan kinerja dalam hal percepatan pengesahan KDMP/KKMP hingga tercapai 100%,” jelas Tjasdirin.
"Kami terus berkomitmen untuk menyukseskan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat perekonomian desa, dan mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa ini," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Idha menyampaikan bahwa semua kendala yang disampaikan akan segera dievaluasi dan dieskalasikan ke tingkat pusat.
Ia juga memberikan solusi bahwa Kementerian Pertanian akan menurunkan tim pendamping ke daerah untuk membantu menyelesaikan hambatan yang ada agar target pembentukan KDMP/KKMP dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan kerja sama lintas sektor dalam mendukung program strategis nasional di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan koperasi.
