SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali menyelenggarakan kegiatan keagamaan rutin bertajuk Kamis Taqwa, Kamis (19/06) di Masjid Al Hikmah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan rohani yang bertujuan membentuk pribadi aparatur yang berakhlak, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

Dalam kesempatan ini, Ustaz Kholis Nur Mujahid hadir sebagai penceramah utama. Ustaz Kholis mengangkat tema utama “Adab terhadap Binatang dalam Islam”, sebuah pembahasan yang jarang diangkat namun sangat relevan dalam membentuk karakter Muslim yang berbelas kasih dan bertanggung jawab terhadap makhluk hidup di sekitarnya.

Ustaz Kholis menyampaikan bahwa dalam ajaran Islam, binatang adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak-hak yang wajib dijaga. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyayangi binatang, sebagaimana sabdanya: “Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.” Menyiksa binatang, baik secara sengaja maupun tidak, termasuk perbuatan yang dilarang dan bisa mendatangkan murka Allah SWT.

Selain itu, Islam juga memberikan panduan jelas dalam hal memelihara hewan, termasuk kewajiban menunaikan zakat atas hewan ternak apabila telah mencapai nisab-nya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas binatang juga disertai tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap sesama.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa ada lima jenis binatang yang dianjurkan untuk dibunuh karena kemudharatannya, sebagaimana yang disebut dalam hadits sahih, seperti kalajengking, ular, tikus, dan anjing galak. Namun, hal ini bukan berarti umat Islam bebas menyakiti binatang lainnya, melainkan harus tetap berdasarkan syariat dan pertimbangan maslahat.

Ustaz Kholis juga mengingatkan agar umat Islam tidak terlena dalam bersenang-senang dengan binatang peliharaan hingga melupakan tanggung jawab utama, khususnya dalam beribadah. Keseimbangan dalam hidup tetap menjadi prinsip utama seorang Muslim.

Sebagai penutup, Ustaz Kholis menegaskan larangan memperjualbelikan binatang yang haram menurut syariat, serta pentingnya mengetahui batasan ini agar rezeki yang didapat tetap bersih dan berkah.

Kegiatan Kamis Taqwa kali ini berlangsung dengan khidmat dan antusias. Diharapkan, melalui kajian semacam ini, para pegawai dapat terus memperluas pemahaman mereka terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk adab kepada sesama makhluk Allah SWT.

SEMARANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah dan lima Rancangan Peraturan Bupati dari Kabupaten Brebes. Rabu (18/6).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Bima, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dan dipimpin oleh Dodo Kurnianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Enam rancangan regulasi yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo, PT BPR BKK Jateng (Perseroda), dan PT BPR Bank Brebes;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat substansi hukum dalam setiap rancangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses rapat, tim perancang dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memberikan berbagai masukan konstruktif terkait struktur, redaksi, dan norma hukum guna memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal dengan regulasi lainnya.

Hasil pengharmonisasian ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan implementatif, serta mampu mendukung pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Brebes secara optimal. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum yang tinggi.

SEMARANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah dan satu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Batang, Selasa (18/06).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bidang Hukum, Lantai I Kanwil Kemenkum Jateng, dan dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Bapperida, DPMPTSP, Disparta, dan Inspektorat Kabupaten Batang, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jateng.

Adapun rancangan yang dibahas dalam rapat meliputi:
• Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah,
• Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan,
• Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dan
• Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi P3H, Delmawati, yang menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik.

Selama proses harmonisasi, tim perancang dan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdiskusi secara aktif dan memberikan umpan balik terhadap rancangan yang telah melalui tahap telaah awal. Diskusi difokuskan pada penyempurnaan redaksi, penyesuaian norma, dan keselarasan substansi antar ketentuan agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan optimal bagi masyarakat.

Rapat berlangsung lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan beberapa penyesuaian sebelum seluruh rancangan dilanjutkan ke tahap finalisasi melalui sistem e-Harmonisasi.

MAGELANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar kegiatan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa dan Kelurahan, Rabu (18/06). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Magelang ini, Kanwil Kemenkum Jateng oleh para Penyuluh Hukum menyampaikan pentingnya keberadaan Posbankum di setiap Desa dan Kelurahan. Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama dalam penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.

Disampaikan pula bahwa bagi Desa/Kelurahan binaan sadar hukum, pembentukan Posbankum merupakan suatu kewajiban yang harus didukung dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa atau Lurah.

Posbankum nantinya akan dijalankan oleh paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal secara resmi.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Dinas Pemerintahan Desa Pemkab Magelang, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. M

Diharapkan, kegiatan tersebut dapat mempercepat terbentuknya Posbankum di seluruh wilayah Kabupaten Magelang demi mewujudkan keadilan yang merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

BOYOLALI - Dalam upaya memperkuat pelaksanaan reformasi hukum di daerah, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah melakukan pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Selasa (17/06).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan data dukung penilaian IRH.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola hukum yang berkelanjutan dan terukur, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional.

Pendampingan oleh Tim Sekretariat Wilayah akan terus dilaksanakan selama proses pengunggahan data dukung dan verifikasi awal data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah, hingga terlaksannya penilaian mandiri dan pengunggahan berita acara oleh Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah.

Proses ini telah dimulai sejak awal mei 2025 dan akan ditutup pada akhir Juli 2025.